PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di Kota Tepian.
Namun hal tersebut dirasa tidak akan berarti jika eksekutif tidak memperhatikan aspek lainnya.
Misalnya permasalahan drainase pembangunan perumahan yang belum memperhatikan standar kelayakan.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting saat dikonfirmasi.
Menurut, Joni sapaannya, kebanyakan developer perumahan tidak melengkapi standarisasi drainase dengan luas wilayah perumahan yang tidak sebanding.
Kelayakan drainase ini tentu sedikit besarnya turut menyumbang persoalan banjir yang tiada henti di Kota Tepian.
“Semua developer perumahan belum melengkapi drainase. Saya bilang itu hanya akal-akalan aja, karena dibuat kecil drainasenya untuk formalitas,” ujarnya, Selasa (9/11/2021).
Kendati demikian, namun Joni juga tak menutup mata dengan upaya Pemkot Samarinda yang terus digencarkan saat ini.
Seperti penanganan banjir di masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang menggelontorkan anggaran Rp41,3 miliar untuk proyek pelebaran drainase di sejumlah titik di Samarinda.
“Selagi itu baik untuk kesejahteraan masyarakat kami dorong, agar masalah banjir segera diminimalisir,” katanya.
Meski mendukung upaya Pemkot, namun Politisi Fraksi Demokrat ini meminta agar peranan OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas Perizinan meninjau lapangan secara langsung terkait kelayakan drainase saat proyek pembangunan perumahan.
“Sebagai contoh, saya tinggal perumahan Bumi Sempaja itu drainasenya kecil sekali tidak sebanding dengan kapasitas air. Jadi tentunya kami harapkan ada perhatian untuk permasalahan tersebut,” pungkas Joni .(Advertorial)
