Dukung Upaya Pemkot Selesaikan Pembebasan Lahan di SKM, DPRD Samarinda: Jangan Sampai Jadi Hambatan Proyek Normalisasi 

oleh -
Samri Shaputra, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda/IG @samri_sangkala

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Samarinda mendukung penuh upaya Normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM).

Diketahui Normalisasi SKM segmen Gang Nibung hingga Ruhui Rahayu telah dikerjakan sejak, Jumat (13/5/2022).

banner Pemkot

Proyek ini berlanjut setelah Pemkot Samarinda melalui Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberi jaminan telah menyelesaikan masalah sosial dikawasan tersebut kepada instansi vertikal lainnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra mendukung upaya penyelesaian masalah sosial dikawasan tersebut.

Pasalnya, kata Samri sapaanya, jangan sampai kendala verifikasi data terhadap proses pembebasan lahan sisa bangunan milik warga, membuat kegiatan normalisasi SKM menjadi terhambat.

“Pemerintah harus melakukan secepatnya. Kalau memang ada hak rakyat di situ, harus diselesaikan. Jangan sampai juga gara-gara masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut, masyarakat secara umum yang jadi korban,” ungkap Samri sapaanya saat dihubungi melalui telepon, Senin (16/5/2022).

Samri mengatakan, pihaknya merekomendasikan, Pemkot Samarinda agar tanggap dalam mempercepat proses penanganan banjir di Kota Tepian ini.

Jangan sampai, sebut dia, banjir yang tak kunjung rampung hanya karena persoalan satu-dua warga yang tak ingin lahannya dibebaskan.

BERITA LAINNYA :  Turun Langsung Menanam Pohon di Bantaran Sungai Karang Mumus, Ini Harapan Wali Kota Andi Harun

“Akhirnya satu Samarinda jadi korban karena terhambatnya proses normalisasi. Jadi pemkot harus tanggap,” tambah politisi asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Untuk diketahui, Pemkot Samarinda bersama BWS Kalimantan IV dan PUPR-Pera Kaltim mulai menormalisasi SKM segmen Jembatan Ruirahayu menuju Jembatan Gang Nibung sejak Jumat pagi kemarin sekitar pukul 08.00 Wita.

Dari 98 bangunan warga yang sebelumnya perlu dibebaskan, terkini hanya sisa 30 bangunan yang tinggal proses pembayaran, dan kegiatan normalisasi akan berjalan simultan.

Adapun anggaran atas pelaksanaan normalisasi ini bersumber dari tiga pihak. Sebesar Rp 8 miliar berasal dari Pemkot Samarinda khusus untuk pembebasan lahan warga, sebesar Rp 33 miliar dari BWS Kalimantan IV untuk membuat terapi di sempadan sungai, dan sebesar Rp 10 miliar dari PUPR-Pera Kaltim untuk kegiatan pengerukan. (Advertorial)