PUBLIKKALTIM.COM – Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto .
Jokowi yang merupakan mantan kader PDIP menyatakan bahwa setiap partai memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan politiknya sendiri.
“Ya, setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” ujar Jokowi kepada wartawan, Jumat (1/8).
Pernyataan Megawati muncul hanya beberapa jam setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat pengampunan berupa amnesti dari Presiden Prabowo.
Hasto sebelumnya tersandung kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
Ketika ditanya soal dinamika internal PDIP maupun Kongres partai tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar lebih lanjut.
“Itu internal partai,” ucap Jokowi singkat.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
“Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati itu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dirinya meyakini Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan memberi amnesti kepada Hasto bersama lebih dari seribu terpidana lainnya.
“Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, hukum, sosial-politik. Semuanya pasti menjadi pertimbangan,” pungkasnya.(*)
