PUBLIKKALTIM.COM – Selasa (5/3/2024), DPRD Samarinda bersama Pemkot melakukan sidak ke sejumlah tempat terkait ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadan.
Usai melakukan sidak, Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fakhruddin memastikan stok Bahan Pokok Penting atau Bapokting di Samarinda cukup aman.
Menurutnya, hanya beras premium yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga.
“Bawang merah stok kita sangat banyak, karena ada juga dari Brebes yang bisa kita bawa sewaktu-waktu. Untuk gula kita ada 30 ton, dari Varian Niaga dan Bulog, jadi aman,” ujar Fakhruddin, Selasa (5/3/2024).
Kendati demikian, ia mengakui bahwa daging segar menjadi salah satu bahan pokok yang mengkhawatirkan.
“Kalau daging beku kita aman, tapi daging segar ini kita harus koordinasi dengan dinas ketahanan pangan provinsi, karena itu yang jadi masalah,” jelasnya.
Dalam sidak tersebut, ucapnya, masalah yang ditemukan di lapangan yakni harga beras premium yang melambung tinggi.
Menurutnya, harga eceran tertinggi (HET) beras premium hanya Rp 16.400 per kilogram, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp 17-18 ribu per kilogram.
“Ini yang harus kita cari solusinya, apakah kita harus menaikkan HET atau mengatur pasokannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi juga menegaskan bahwa stok beras aman hingga bulan Juni.
Program bantuan pangan pemerintah juga diterapkan untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
“Pemantauan ini dilakukan terus-menerus terhadap beberapa komoditi, termasuk gula dan bawang. Meskipun stok beras mencukupi hingga Juni, kenaikan harga tidak dapat dipastikan. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik, karena barang tersedia,” ungkapnya.
Rusmadi juga menyoroti peran TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan perusda varian niaga dalam menjaga stabilitas harga.
Dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri, perhatian khusus diberikan pada harga daging lokal.
“Harga daging segar dipantau berkisar antara 150-160 ribu per kilogram. Stok daging beku diharapkan mencukupi, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dilakukan untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul,” pungkasnya. (advertorial)
