PUBLIKKALTIM.COM – Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menyoroti dampak penguatan dolar Amerika Serikat yang terus menekan nilai tukar rupiah.
Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai fluktuasi biasa, melainkan bagian dari tekanan makroekonomi yang lebih luas.
“Dibanding sejumlah negara di Asia maupun dunia, rupiah saat ini termasuk yang mengalami depresiasi cukup besar,” ujar Iswandi.
Ia menegaskan, pelemahan rupiah berpotensi memicu dampak berantai ke berbagai sektor ekonomi, terutama yang bergantung pada impor bahan baku dan energi.
Iswandi menjelaskan bahwa penguatan dolar tidak hanya berdampak pada nilai tukar, tetapi juga memengaruhi harga kebutuhan masyarakat.
Ia menilai kenaikan biaya impor dapat mendorong inflasi dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
“Dampaknya (rupiah melemah) merembet ke berbagai sektor,” ucapnya.
Menurutnya, sektor energi menjadi salah satu yang paling sensitif terhadap gejolak nilai tukar.
Ketika harga minyak dunia dan nilai dolar meningkat bersamaan, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar.
IHSG Turun, Tanda Tekanan Ekonomi
Selain dampak pada harga, Iswandi juga menyoroti pelemahan pasar modal yang tercermin pada IHSG.
Ia menyebut penurunan indeks saham sebagai sinyal bahwa pasar sedang merespons tekanan ekonomi global maupun domestik.
“IHSG juga mengalami penurunan cukup dalam,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi pasar modal perlu menjadi perhatian pemerintah dan otoritas keuangan karena mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Iswandi mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak lanjutan pelemahan rupiah.
Ia menilai kebijakan yang tepat sangat penting agar tekanan ekonomi global tidak semakin membebani masyarakat.
Ia juga menekankan peran penting otoritas moneter seperti Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang terukur.
“Kita berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya. (Adv)
