Soroti Pembangunan Infrastruktur di Kaltim, Reza Fachlevi Tekankan Efektivitas Anggaran hingga Pengawasan Proyek

oleh -
oleh
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi /ist

PUBLIKKALTIM.COM  – Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dari persoalan penanganan banjir,  hingga pembangunan infrastruktur jalan jadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), tak terkecuali Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.

Reza mengatakan, persoalan banjir di Kaltim masih menjadi momok bagi warga di sejumlah wilayah.

Ia menyebut penanganan banjir harus membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan sinergi antarbidang guna mencapai hasil yang maksimal.

“Evaluasi terhadap efektivitas anggaran, pengawasan proyek, dan perencanaan yang lebih fokus pada RAPBD 2025 serta Ranwal 2026 sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal,” ujar Reza.

Menurutnya, meskipun anggaran untuk tahun 2025 telah direncanakan untuk menjangkau berbagai persoalan infrastruktur.

Namun, permasalahan signifikan masih terlihat di berbagai bidang khususnya infrastruktur yang dikelola Dinas PUPR.

Partai Gerindra ini menyebut, saat ini masih ada sekitar 167,002 KM jalan provinsi yang memerlukan perhatian untuk diperbaiki.

“Di bidang Bina Marga, meskipun 82,21% dari total ruas jalan sepanjang 771,83 km berada dalam kondisi mantap, namun masih terdapat 17,79% (167,02 km) jalan yang memerlukan perhatian lebih untuk diperbaiki,” kata Reza.

Ia menegaskan, masalah jalan dan jembatan menjadi tantangan serius dalam mendukung konektivitas antarwilayah.

BERITA LAINNYA :  Awal Juli 2020, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo Sebut PPN Bakal Gunakan Cara Baru

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Reza juga menyinggung infrastruktur yang menunjang di bidang Sumber Daya Air.

“Pada bidang Sumber Daya Air, permasalahan seperti belum optimalnya pengelolaan Bendungan Marang Kayu, pengolahan air bersih untuk beberapa wilayah di kaltim, serta penanganan normalisasi sungai lintas kabupaten dan kota masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan,” ungkapnya.

Sementara itu kata dia, disektor Cipta Karya, pembangunan fasilitas publik seperti Rumah Sakit Kanujoso dan Rumah Sakit AWS menunjukkan progres yang belum memadai.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut,” pungkasnya.

Terakhir, Reza juga menyoroti terkait  Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang masih perlu dilakukan peningkatan, salah satunya program rumah tidak layak huni.

“Di bidang perumahan dan permukiman, masih perlu peningkatan PSU yang sampai saat ini belum di nikmati masyarakat, apalagi program rehab rumah tidak layak huni,” pungkasnya. (*)