Wawali Rusmadi Berharap Lurah Data Warga yang Terkategori Stunting hingga Miskin Ekstrem

oleh -
Rusmadi, Wakil Wali Kota Samarinda/IST

PUBLIKKALTIM.COM – Pemkot Samarinda terus melakukan upaya guna menurunkan angka stunting di Kota Tepian.

Teranyar, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso hadiri roadshow daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan pembahasan percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di kabupaten/kota di Kaltim.

Kegiatan itu digelar di Ruang Rapat command Center Diskominfo Samarinda, Kamis (16/3/2023).

Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda Rinda Wahyuni, Ketua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda I Gusti Ayu Sulistiani dalam kegiatan itu.

Rusmadi menjelaskan bahwa Kota Samarinda berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 memiliki presentase prevelensi stunting sebesar 21,6 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 25,3 persen.

Saat ini  Pemkot Samarinda sedang berupaya untuk melakukan percepatan penurunan angka melalui program kerja serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.

“Ya data dari SSGI tadi sebagai perbandingan dan acuan kita juga untuk bekerja lebih keras menangani kasus stunting di kota Samarinda. Perlu keterlibatan aktif pihak lurah di kelurahan dan camat di kecamatan untuk mencegah stunting,” ujarnya.

BERITA LAINNYA :  Kumpulkan Data Stunting, Samarinda Seberang Libatkan Mahasiswa PKL

Ia berharap agar  lurah memiliki peran aktif untuk mengetahui dan mendata para warganya yang terkategori stunting hingga miskin ekstrem.

“Pemkot Samarinda sedang  berupaya mewujudkan manajemen satu data risiko keluarga stunting atau miskin ekstrim pada setiap lintas OPD dan pemangku kepentingan tiap satuan tingkatkan pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan agar program bantuan dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan ekonomi dapat benar-benar terarah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rusmadi berharap agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda agar dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pendamping dan pelatihan teknis dari pemerintah pusat.

Perlunya dukungan pembangunan infrastruktur dari kementerian terkait.

“Tentunya perlu pendampingan agar juga transfer ilmu pengetahuan dan pendamping itu sampai kepada tingkat keluarga dan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat,” pungkasnya. (advertorial)