PUBLIKKALTIM.COM – Tanggapi wacana pengembalian proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai hal itu merupakan langkah mundur dari sebuah demokrasi.
Menurut Bima, Pilkada lebih baik dipilih langsung oleh warga seperti sekarang.
“Jelas ini langkah mundur,” ujar Bima, Rabu (12/10) dikutip cnnindonesia.
Menurut Bima esensi demokrasi adalah partisipasi warga dalam memilih pemimpinnya.
Ia menilai apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD hal itu tak lagi demokratis dan membuka peluang bagi oligarki.
Ia juga mengaku tak setuju dengan wacana tersebut, karena menganggapnya sebagai kemunduran demokrasi.
Apabila ada sistem yang salah dalam Pilkada, kata dia, seharusnya diperbaiki. Bukan malah mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
“Yang dilakukan adalah perbaikan sistem bukan penggantian sistem. Pilkada serentak itu adalah langkah perbaikan, aturan dana kampanye, dan masa kampanye juga perbaikan,” jelas dia.
Sebelumnya, para pimpinan MPR sebelumnya bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10).
Pertemuan itu membahas wacana Pilkada kembali dipilih DPRD.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet langkah mengembalikan Pilkada dilakukan di tingkat legislatif level daerah atau DPRD itu sah dilakukan.
Dia mengatakan proses itu pun tetap demokratis dan sesuai dengan Pancasila.
Bamsoet mengatakan mengkaji sistem pelaksanaan Pilkada secara langsung bukan langkah yang tidak boleh dilakukan.
“Namun bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” ujar Bamsoet dalam keterangannya usai menjamu Wantimpres, Senin (10/10).
“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” pungkasnya. (*)
