PUBLIKKALTIM.COM – Seiring dengan pergantian menteri, kebijakan juga ikut berubah sesuai dengan selera menteri yang menjabat, tak terkecuali kebijakan di bidang pendidikan.
DPRD Samarinda turut menyoroti perubahan kebijakan pendidikan yang sering kali terjadi di tingkat nasional tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menyebut perubahan kebijakan yang terus-menerus ini menambah kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan selalu berubah. Hal ini membuat daerah harus terus beradaptasi, meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Anhar.
Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah selalu dalam kondisi optimal selama sistem dan regulasi pendidikan terus mengalami perubahan di tingkat pusat.
“Siswa di Samarinda tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak meskipun kebijakan nasional terus mengalami dinamika,” ucapnya.
Ia menekankan Pemda harus memiliki fokus pada aspek-aspek yang bisa dikendalikan secara lokal.
Menurut Anhar, bahwa alih-alih bergantung pada kebijakan pusat yang kerap mengalami perubahan, Pemda sebaiknya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak. Ini adalah tanggung jawab daerah yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” pungkasnya. (Adv)
