PUBLIKKALTIM.COM – Anggota komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mendukung penuh kebijakan Pemerintah pusat yang memberikan kepastian penugasan bagi guru non-ASN hingga 2026.
Melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN, pemerintah memberikan ruang bagi guru honorer yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk tetap mengajar di sekolah negeri.
“Artinya sampai 2026 mereka masih bisa diakomodir di sekolah-sekolah negeri. Karena status mereka ini kan guru-guru honor,” Ungkap Ismail sapaan karibnya,
Lebih lanjut, Ismail menilai keberadaan guru non-ASN masih menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik.
Tanpa dukungan para guru honorer, sejumlah sekolah negeri berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pengajar pada berbagai mata pelajaran yang berdampak pada kelancaran proses pembelajaran.
“Ini juga kemudian menjamin berjalannya proses belajar mengajar di sekolah agar tidak terhambat, tidak terganggu,” Ucapnya.
Kendati dirinya mendukung kebijakan tersebut, namun Ismail menegaskan surat edaran itu hanya menjadi solusi jangka pendek.
Dirinya menjelaskan persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan di Samarinda adalah tingginya angka kekurangan guru yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri masih jauh dari ideal. Saat ini, kota tersebut mengalami kekurangan sekitar 760 guru.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka pensiun tenaga pendidik dalam beberapa tahun terakhir, sementara rekrutmen guru baru belum mampu menutup kebutuhan yang ada.
“Kalau kita berbicara kemudian Kota Samarinda misalnya, kemarin data dari Dinas Pendidikan kita kekurangan guru sekitar 760 guru di sekolah-sekolah negeri,” Jelas Ismail.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap kebijakan yang lebih komprehensif segera dihadirkan sehingga kepastian bagi guru dan peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan beriringan dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.
“Dalam sudut pandang saya ini hanya solusi yang sifatnya temporer. Maka kita berharap ada solusi permanen, tidak hanya kemudian solusi yang sifatnya sementara,” tutup Ismail. (ADV)
