PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memaparkan strategi yang akan ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan menyusutnya ruang fiskal daerah dalam beberapa tahun mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan Andi Harun melalui sebuah tulisan reflektif yang ia bagikan pada Minggu (7/6/2026) setelah berdiskusi dengan putrinya mengenai kondisi pasar keuangan, investasi, dan dampaknya terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Dalam tulisannya, Andi Harun menilai pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan nasional, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas fiskal daerah.
Menurutnya, kenaikan biaya logistik, harga material pembangunan, dan tekanan inflasi dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulis Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa tantangan tersebut semakin berat seiring penerapan kebijakan fiskal nasional yang lebih disiplin.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kemungkinan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
APBD Menurun, Kebutuhan Masyarakat Tetap Tinggi
Andi Harun mengungkapkan bahwa Samarinda telah merasakan dampak perubahan fiskal tersebut lebih awal.
Ia menyebut APBD Kota Samarinda yang pada 2025 berada di kisaran Rp5,8 triliun turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun pada 2026. Sementara itu, APBD 2027 diproyeksikan berada pada angka sekitar Rp3,3 triliun.
Menurutnya, penurunan anggaran tersebut bukan sekadar berkurangnya nominal pendapatan daerah, melainkan perubahan besar dalam lanskap pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi mengandalkan besarnya APBD sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
Sebaliknya, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, Andi Harun mendorong perubahan pola pengelolaan anggaran agar lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan warga.
Konsep “APBD Cerdas” Jadi Strategi Utama
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Andi Harun memperkenalkan konsep “APBD Cerdas” sebagai pendekatan baru dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah.
Melalui simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, ia mengusulkan alokasi sekitar 30 persen untuk belanja wajib dan layanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai bentuk subsidi bagi masyarakat.
Selanjutnya, 20 persen anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas seperti pengendalian banjir, pembangunan drainase, perbaikan jalan, dan penguatan konektivitas logistik.
Pemkot Samarinda juga berencana mengalokasikan 10 persen anggaran untuk pemberdayaan ekonomi dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, sekitar 30 persen anggaran tetap digunakan untuk kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan dengan menerapkan prinsip efisiensi serta reformasi birokrasi.
Andi Harun juga mengusulkan penyediaan dana cadangan sebesar lima persen untuk mitigasi risiko, termasuk menjaga stabilitas harga pangan dan penanganan bencana.
Sementara lima persen lainnya akan difokuskan pada inovasi dan transformasi digital melalui pengembangan program Smart City serta digitalisasi pelayanan publik.
Target PAD Rp1,2 Triliun
Pada sisi pendapatan, Andi Harun memperkirakan sekitar 60 persen APBD Samarinda masih akan bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan menyumbang sekitar 36 persen atau mencapai Rp1,2 triliun.
Ia mengakui bahwa mempertahankan capaian PAD pada angka tersebut bukan pekerjaan mudah.
Pemerintah daerah, kata dia, harus menjaga konsistensi, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah agar sumber-sumber pendapatan tetap optimal.
“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” katanya.
Andi Harun menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus dipahami sebagai tantangan bersama, terutama ketika Samarinda menghadapi tuntutan pembangunan yang semakin besar sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam era fiskal yang terbatas, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Namun keterbatasan bukan berarti kegagalan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan pemerintah mengelolanya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Perilaku anggaran Samarinda harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas. Sebab masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” pungkasnya. (*)
