PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendapat dana bagi hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat.
Hal ini setelah pemerintah pusat menyetujui DBH sawit turut ditransfer ke daerah penghasil.
Diketahui transfer DBH sawit ke daerah penghasil tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Terkait hal ini, Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan DBH sawit untuk daerah penghasil telah masuk dalam struktur APBN.
“Sekarang (DBH sawit) sudah masuk dalam struktur APBN. Seluruh anggaran di 2023,” kata Isran, beberapa waktu lalu.
DBH sawit yang akan ditransfer dari pusat ke daerah penghasil tersebut diproyeksi mencapai Rp3,7 triliun.
Jumlah tersbut nantinya akan dibagi ke daerah penghasil sawit di Indonesia, tak terkecuali Kaltim.
“Nanti ditransfer Rp3,7 triliun, akan masuk Kaltim, lumayan lah ada tambahan
Sekitar ada 12 provinsi penghasil jadi Rp3,7 triliun dibagi kira-kira lumayan lah,” paparnya.
Sementara itu, Ismiati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, memaparkan penyaluran DBH sawit telah masuk dalam arah kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2023.
Untuk itu, dirinya memastikan transfer DBH sawit dapat terealisasi tahun depan.
“Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menginformasikan tahun 2023 akan direalisasikan DBH sawit,” ungkap Ismiati.
Meski begitu, belum diketahui berapa besaran nominal BDH sawit yang akan diterima Kaltim.
Nantinya, nominal ditetapkan berdasarkan indikator perhitungan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembagian DBH.
“Kita tidak tahu berapa kisarannya, karenakan ada indikator perhitungannya. Seperti luasan perkebunan yang kita miliki dan sebagainya. Kita belum tahu, karena ini baru pertama,” bebernya. (ADV/ KOMINFO KALTIM)
