PUBLIKKALTIM.COM – Para pejabat kerap enggan mengembalikan kendaraan dinas meskipun telah purna tugas.
Terkait hal itu, DPRD Samarinda mendorong Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan dinas yang masih digunakan pejabat yang telah purna tugas.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal.
Menurutnya, kendaraan dinas tersebut harus ditindaklanjuti agar tidak menghambat kinerja dinas.