PUBLIKKALTIM.COM – Terhentinya operasional kapal angkutan sungai di jalur Samarinda–Kutai Barat dan Samarinda–Mahakam Ulu selama hampir dua pekan memicu kekhawatiran tersendatnya distribusi logistik ke wilayah hulu Sungai Mahakam. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap stabilitas harga bahan pokok.
Penghentian pelayaran terjadi sejak 21 Januari 2026 akibat belum terbitnya rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Puluhan kapal hingga kini masih bersandar di Dermaga Sungai Kunjang, Samarinda.
Puluhan Kapal Tak Bisa Beroperasi Akibat Rekomendasi BBM
Ketua Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu), Husaini Anwar, menyatakan sedikitnya 28 kapal terdampak langsung akibat belum keluarnya rekomendasi BBM subsidi. Dari jumlah tersebut, 23 kapal berada dalam kondisi aktif, sementara lima kapal lainnya sedang menjalani docking atau perawatan.
“Semua kapal belum bisa berlayar karena rekomendasi BBM subsidi belum keluar. Padahal informasi sebelumnya, rekomendasi itu dijanjikan terbit di awal pekan,” ujar Husaini di Samarinda, Jumat (6/2/2026).
Husaini menegaskan, hingga memasuki pekan kedua, belum ada kepastian dari BPH Migas. Padahal seluruh persyaratan administrasi kapal telah diselesaikan dan diserahkan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
“Posisinya sekarang di BPH Migas. Kami hanya menunggu. Semua berkas sudah lengkap,” katanya.
Persoalan Perizinan Jadi Masalah Berulang
Menurut Husaini, keterlambatan perizinan kerap menjadi kendala klasik dalam operasional angkutan sungai. Sejumlah izin lama telah habis masa berlakunya, sementara izin baru belum juga terbit akibat proses birokrasi yang panjang di berbagai instansi.
“Ada perpanjangan izin yang sudah diajukan dua sampai tiga bulan lalu, tetapi prosesnya lama. Akibatnya izin lama habis, izin baru belum keluar,” ungkapnya.
Ia merinci, dokumen yang telah diserahkan mencakup perpanjangan izin operasi kapal, sertifikat keselamatan, dokumen pencegahan pencemaran, surat ukur kapal, hingga izin trayek.
Kebutuhan BBM Tinggi, Risiko Operasional Besar
Husaini juga menjelaskan besarnya kebutuhan BBM untuk angkutan sungai. Untuk rute Samarinda–Kutai Barat, satu kapal membutuhkan sekitar 800 hingga 1.000 liter BBM dengan waktu tempuh sekitar 38 jam. Sementara rute Samarinda–Mahakam Ulu memerlukan hingga 3.800 liter untuk kapal bermesin tunggal dan sekitar 5.000 liter untuk kapal bermesin ganda.
“BBM harus cukup sejak berangkat. Di tengah perjalanan tidak ada tempat pengisian. Kalau kurang, risikonya sangat besar,” jelasnya.
Tanpa rekomendasi BBM subsidi, kapal tidak dapat mengisi BBM di SPB atau SPBB resmi, sehingga operasional terpaksa dihentikan total.
Ratusan Pekerja Kehilangan Penghasilan
Penghentian pelayaran berdampak langsung pada ratusan pekerja sektor angkutan sungai. Lebih dari 200 anak buah kapal (ABK) serta 83 buruh angkut di Dermaga Sungai Kunjang kehilangan mata pencaharian selama kapal tidak beroperasi.
Aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang jalur Sungai Mahakam juga ikut melambat akibat terhambatnya distribusi barang.
Pemprov Kaltim Pastikan Harga Bahan Pokok Masih Terkendali
Menanggapi isu kenaikan harga bahan pokok di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltim memastikan kondisi harga masih relatif stabil.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kaltim, Ali, mengakui pihaknya menerima laporan terkait berhentinya kapal logistik selama dua pekan terakhir.
“Memang ada informasi kapal ke Kubar dan Mahakam Hulu sempat berhenti beroperasi. Keluhan itu juga disampaikan oleh beberapa kapten kapal,” ujar Ali, Jumat (6/2/2026).
Namun, Ali menegaskan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah setempat menunjukkan harga bahan kebutuhan pokok masih dalam batas normal.
“Hasil koordinasi dengan bagian ekonomi Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu menunjukkan secara umum harga masih terkendali,” jelasnya.
Pemantauan Harga Terus Dilakukan
Ali menambahkan, faktor geografis dan keterbatasan akses transportasi memang memengaruhi harga barang di wilayah hulu. Namun, isu lonjakan harga ekstrem dinilai tidak terjadi secara merata.
“Itu hanya di titik tertentu dan bersifat sementara. Dalam sepekan terakhir kapal sudah mulai kembali beroperasi,” ujarnya.
Disperindagkop Kaltim memastikan terus memantau perkembangan harga serta berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait agar distribusi logistik kembali normal dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
(Redaksi)
