Sambangi Mapolresta Samarinda, Anggota DPRD Kaltim Akan Ajukan Penangguhan Penahanan Mahasiswa

oleh -7 views
Lima orang anggota DPRD Kaltim saat diwawancara awak media di Mapolresta Samarinda, Senin (10/11/2020)/Publikkaltim.com

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Aksi unjuk tolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat pada, Kamis (5/11/2020) yang lalu di depan kantor DPRD Kaltim berbuntut pada penahanan dua orang mahasiswa yang diduga melakukan tindakan anarkis saat demo berlangsung.

Merespon perkara hukum yang sedang berjalan di kepolisian saat ini, lima anggota DPRD Kaltim yakni Sigit Wibowo Wakil Ketua DPRD Kaltim Fraksi PAN, Baharuddin Demmu Fraksi PAN, Syafruddin Fraksi PKB, Sutomo Jabir Fraksi PKB, dan Romadhony Putra Pratama Fraksi PDIP pada, Selasa (10/11/2020) mendatangi Makopolresta Samarinda untuk melihat langsung kondisi dua orang mahasiswa yang tengah ditahan.

Kelima orang anggota DPRD Kaltim ini juga berencana akan mengajukan penangguhan penahanan untuk kedua orang mahasiswa yang statusnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pertama ya, sebagai warga negara memiliki hak mengajukan penangguhan penanganan. Kita sedang mempersiapkan administrasinya,” ujar Syafruddin, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB saat diwawancara usai bertemu Wakapolres Samarinda.

Meski hadirnya kelima orang wakil rakyat sebagai jaminan penangguhan penahanan, Udin sapaan karibnya tidak ingin kehadiran mereka mengintervensi proses hukum.

“Kita tidak bisa mengintervensi proses hukumnya. Karena proses hukum itu sudah berjalan, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka maka kita hormati proses hukumnya,” ucapnya.

Menambahkan pernyataan Udin, Baharuddin Demmu, dari Fraksi PAN mengungkapkan rasa kepedulian yang besar terhadap nasib kedua orang mahasiswa yang diketahui masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Mulawarman dan Politeknik Negeri Samarinda.

“Karena ada keprihatinan, kepada adek-adek kami. Kalau bisa bebas Alhamdulillah. Karena kami khawatir kalau ditahan lama ini masih kuliah. Kalau tidak ada jalan keluar repot, kuliahnya bisa terhenti,” ungkapnya.

Namun dari beberapa jam pertemuan dengan pihak kepolisian kelima anggota dewan yang hadir tidak dapat menemui langsung kedua mahasiswa lantaran sedang menjalani isolasi mandiri.

“Tapi hari ini kita tidak bisa bertemu dengan mereka dengan alasan hasil rapid testnya reaktif,” tutupnya. (Advertorial)