Kaltimminutes.co – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi modern Indonesia, kini berubah menjadi bom waktu finansial bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan total investasi mencapai USD 7,3 miliar atau sekitar Rp116 triliun, proyek ini kini menjadi sorotan tajam lantaran beban utangnya mulai menggerogoti neraca keuangan beberapa perusahaan pelat merah.
Meski operasional Whoosh berjalan dan mampu menarik perhatian publik, di balik kesuksesan infrastruktur tersebut tersimpan fakta mencemaskan utang proyek membengkak, pendapatan belum menutup biaya, dan sejumlah BUMN harus menanggung kerugian besar.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pihak yang paling terdampak. Sebagai pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) konsorsium yang mengendalikan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) KAI menanggung beban paling berat akibat pembengkakan biaya. Laporan keuangan menunjukkan bahwa KAI menanggung kerugian hingga Rp951,48 miliar hanya dalam satu semester, sebagian besar berasal dari beban operasional dan keuangan KCIC. Analis memperkirakan, beban KAI bisa menembus Rp6 triliun pada 2026 jika struktur pembiayaan proyek tidak segera direstrukturisasi.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) juga ikut menanggung getah proyek ambisius ini. Sebagai salah satu kontraktor utama sekaligus anggota konsorsium PSBI, WIKA memiliki saham sebesar 33,36 persen di perusahaan tersebut. Namun kontribusi besar itu kini menjadi bumerang. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2025, WIKA mencatat kerugian hingga Rp1,66 triliun, di mana Rp542,31 miliar di antaranya berasal dari porsi kepemilikan saham di PSBI. Tahun sebelumnya, WIKA juga menanggung rugi Rp2,33 triliun akibat tekanan proyek besar dan keterlambatan pembayaran.
- Selain KAI dan WIKA, dua BUMN lain yang juga menjadi bagian dari PSBI yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) juga ikut terkena imbas utang proyek ini. Kendati hingga kini kedua perusahaan belum merinci besaran kerugiannya, namun laporan internal menunjukkan adanya tekanan signifikan pada kinerja keuangan mereka.
- Khusus untuk PTPN I sebelumnya PTPN VIII partisipasi dalam konsorsium dinilai di luar fokus bisnis utamanya di sektor perkebunan. Banyak kalangan mempertanyakan alasan keterlibatan perusahaan agribisnis dalam proyek transportasi cepat. Salah satu akar masalah yang membuat proyek Whoosh menekan keuangan BUMN adalah cost overrun atau pembengkakan biaya yang sangat besar. Untuk menutup kekurangan dana, konsorsium Indonesia harus kembali mengambil pinjaman tambahan dari China Development Bank (CDB) senilai USD542,7 juta melalui Fasilitas B. Pinjaman ini menambah beban utang yang harus dibayar setiap tahun, termasuk bunga yang mencapai Rp2 triliun per tahun.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik soal utang Whoosh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup beban proyek.
Menurutnya, proyek Whoosh adalah tanggung jawab korporasi yang dikelola oleh konsorsium BUMN, bukan kewajiban fiskal pemerintah pusat.
“Kalau pakai APBN itu lucu, karena untungnya ke mereka (konsorsium Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” tegas Purbaya.
Ia menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebagai pihak yang selama ini menerima dividen besar dari BUMN, harus ikut menanggung beban utang proyek.
“Danantara setiap tahun dapat dividen jumbo sekitar Rp80-90 triliun. Jadi kemampuan finansial mereka cukup untuk membantu bayar bunga Whoosh yang sekitar Rp2 triliun per tahun,” ujarnya.
(Redaksi)
