PUBLIKKALTIM.COM – Samarinda kembali menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan.
DPRD Samarinda menyoroti tingginya kekurangan tenaga pendidik yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa saat ini Samarinda masih kekurangan lebih dari 500 guru di berbagai jenjang pendidikan.
Bahkan, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga melampaui 700 guru pada akhir tahun ini jika tidak ada langkah percepatan penanganan.
Menurut Novan, kondisi ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan karena langsung berdampak pada kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah.
Rekrutmen ASN Belum Mencukupi
Upaya pemenuhan kebutuhan guru melalui jalur rekrutmen PPPK dinilai belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan di lapangan.
Novan menyebutkan bahwa penambahan guru dari jalur PPPK hanya sekitar 260 orang, jauh di bawah jumlah kekurangan yang ada.
“Ketimpangan ini membuat sejumlah sekolah harus mencari solusi alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” ujarnya.
Namun, menurutnya, solusi tersebut dinilai belum ideal untuk jangka panjang.
Sekolah Andalkan Guru Honorer dan Guru Lepas
Akibat kekurangan tenaga pengajar, banyak sekolah di Samarinda terpaksa mengandalkan guru honorer atau guru lepas.
Pembiayaan tenaga ini sebagian besar bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah (BOSDA).
Meski membantu menutup kekosongan, Novan menilai kebijakan ini masih memiliki kelemahan.
Salah satunya terkait kompetensi guru yang belum seluruhnya sesuai kebutuhan serta aspek kesejahteraan yang masih rendah.
“Kondisi ini membuat sekolah harus beradaptasi, tetapi tidak bisa menjadi solusi permanen,” ungkapnya.
Desakan ke Pemerintah Pusat
Novan juga menegaskan bahwa persoalan kekurangan guru tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, terdapat kendala regulasi dari pemerintah pusat yang membuat daerah kesulitan melakukan pengangkatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Ia pun meminta agar pemerintah pusat lebih hadir memberikan solusi konkret, baik melalui kebijakan rekrutmen yang lebih fleksibel maupun skema penempatan guru yang lebih merata.
“Jika tidak ada intervensi yang tepat, maka kualitas pendidikan di daerah bisa terus terdampak,” pungkasnya. (Adv)
