PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Wacana penyederhanaan eselon diagendakan pemerintah pusat.
Rencana itu disampaikan Jokowi pada pidato kenegaraan perdananya, pasca dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Rapat Paripurna Pelantikan MPR-RI, Minggu (20/10)
Jokowi menilai, wacana tersebut tak lain untuk menghargai keahlian dan kompetensi pejabat publik. Rencana penyederhanaan eselon ini, merupakan bagian dari 5 program utama yang disampaikan Jokowi untuk periode kepemimpinannya dalam 5 tahun mendatang.
Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, turut mengomentari wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan birokrasi, melalui penyerdahanaan eseolinasi pejabat pemerintah, dari 4 level eselon menjadi 2 level.
“Sesungguhnya, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, daerah tinggal mengikuti saja,” sebut Jahidin.
Dirinya menilai, penyerdahanaan level eselon berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah yang selama ini dikeluarkan untuk belanja pegawai yang teranggarkan setiap tahunnya melalui APBD.
“Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, saya kira itu sudah penuh dengan pertimbangan dan pengkajian. Jadi, apapun langkahnya, tinggal di ikuti saja,” sebut Politikus PKB ini.
Jahidin mengakui, selama ini tidak sedikit anggaran yang di keluarkan untuk membayar tunjangan jabatan eselon di pemerintahan. Meski belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun Jahidin kembali menegaskan mendukung wacana tersebut. (advertorial)
