PUBLIKKALTIM.COM – Sejumlah anggota DPRD Samarinda menyoroti maraknya kasus Doxing atau penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh sejumlah akun media sosial, tak terkecuali Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.
Ia menyesalkan munculnya narasi-narasi yang menjurus pada character assassination atau serangan terhadap individu yang berbeda pendapat.
Menurutnya, hal itu hanya akan memperburuk iklim diskusi publik dan memecah belah masyarakat.
“Demokrasi itu ruang berpikir, bukan bebas menghujat. Kita harus membangun budaya diskusi yang sehat, bukan saling menjatuhkan,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Helmi juga menyerukan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat, agar warga lebih cermat dan bijak dalam memilah informasi, terutama yang tersebar di media sosial.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Samarinda, menurut Helmi, sangat terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
Namun ia berharap aspirasi disampaikan melalui cara yang benar dan tidak menimbulkan keresahan.
“Silakan kritik, itu penting. Tapi mari kita kritik dengan data, fakta, dan niat membangun. Bukan menjatuhkan atau menciptakan keresahan,” ucapnya.
Helmi menegaskan bahwa serangan personal bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu ada yang positif, juga yang negatif. Tapi semuanya harus dalam koridor yang sehat,” tegasnya.
Helmi menyatakan, kritik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik seharusnya dilakukan secara konstruktif dan berbasis pada data yang valid.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita sesuai fakta. Jangan asal berbicara, apalagi menyebarkan hoaks,” pungkasnya. (adv)
