PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda mengaku sudah memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terkait retribusi parkir di tepi jalan Kota Tepian.
Hal itu diutarakan anggota Komisi II DPRD Samarinda, Kamaruddin.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda kini mulai menerapkan program E-parking untuk menertibkan tepi jalan umum dari maraknya parkir liar.
Kamaruddin mengatakan salah satu permasalahan yang kerap kali ditemukan adalah oknum juru parkir (Jukir) liar dan tindak premanisme.
Oleh sebab itu, Ia mendorong pemerintah melalui Dishub untuk menindak tegas jukir liar dan premanisme tersebut.
“Pemerintah memang perlu tindak tegas jukir liar apalagi yang ada unsur premanisme,” tegasnya.
Ia menjelaskan, metode E-parking sebenarnya sudah efektif untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari parkir tepi jalan umum.
Namun, akibat ulah dari jukir liar yang tidak mau bekerjasama menerapkan E-Parking membuat penghasilan dari retribusi sektor tersebut kurang efektif.
“Pemerintah jangan kalah dengan oknum jukir, termasuk masyarakat harusnya paham seperti di Indomaret itu ‘kan bebas parkir. Kalau ada jukirnya tidak usah dikasih,” ujarnya.
Kamaruddin menegaskan pemerintah tak boleh gentar dengan aksi premanisme yang kian meresahkan masyarakat.
Sebab, lanjut dia, selama ini PAD yang berasal dari parkir tepi jalan umum selalu bocor karena pemasukanya tidak maksimal.
“Makanya ini Komisi II masih rutin membahas pola seperti apalagi yang akan diterapkan untuk meningkatkan retribusi parkir tepi jalan,” pungkasnya. (advertorial)
