PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Pendapatan asli daerah (PAD) terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Diketahui PAD Kaltim di tahun 2022 ini ditarget Rp6,5 triliun, sementara dana bagi hasil (DBH) dipatok Rp4,2 triliun.
Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan masih banyak peluang untuk meningkatkan PAD.
“Masih banyak peluang kita untuk meningkatkan PAD, pendapatan daerah dan pendapatan bagi hasil migas cukup besar,” kata Isran Noor, Selasa (26/4/2022).
Lebih lanjut Isran Noor mengatakan untuk dana bagi hasil batu bara belum ada dari pusat.
Transfer selama ini dirasakan oleh pemprov kata Isran itu hanya dari laba royalti 30 persen.
Oleh karenya Isran mengatakan untuk sektor tambang batu bara, kerusakan alamnya lebih besar dari pandapatan yang masuk ke daerah.
“Kerusakan lahan lebih besar dari pendapatan. Memang kalau batu bara hancur. Hancur jalan dipakainya, tapi kembali ke daerah kecil,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Bumi Mulawarman itu sedikit curhat tentang pemindahan kewenangan perizinan tambang dari provinsi ke pusat.
Peralihan kewenangan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
“Bisa dibayangkan, bukannya mempercepat pelayanan perizinan, tapi justru memperparah kondisi ilegal mining,” pungkasnya.
Menurut Mantan Bupati Kutim ini, dampak diterapkannya UU 3/2020 membuat maraknya pertambangan ilegal di Kaltim.
“Wibawa negara hilang di sektor pertambangan. Bukan hanya kehilangan wibawa negara, tapi negara rugi,” ujarnya.
Isran menduga banyak perusahaan yang kesulitan melakukan perizinan pertambangan di Jakarta. Alhasil, meski belum mengantongi izin, pihak tertentu tetap melakukan penggalian batu bara.
“Gak ada izin tapi gali batu bara, karena izinnya mesti ke Jakarta. Belum tentu juga dapat izin,” pungkasnya. (advertorial)
