PUBLIKKALTIM.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali buka suara perihal wacana penundaan Pemilu 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seorang menteri harus fokus soal tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Pasalnya, pengerjaannya di luar tupoksi, kata Hasto maka akan menyebabkan kerancuan.
“Setiap menteri harus fokus pada kerjanya kecuali Menko PolhuKam dan mendagri yang punya kewenangan tersebut,” ujar Hasto, Minggu (27/03/2022).
Hasto menambahkan bahwa aspirasi masyarakat sudah disampaikan kepada konstitusinya.
Karena Konstitusi tersebut dibangun dengan melihat adanya praktik demokrasi.
“Amendemen diberlakukan pasca jatuhnya pemerintahan yang sangat otoriter dengan menggunakan seluruh kekayaannya,” ucapnya.
Ia juga mengatakan pentingnya pembatasan masa jabatan presiden dua periode.
Menurutnya, pembatasan itu mengingatkan pada rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, sehingga penguasaan aset-aset strategis hanya dinikmati kroni-kroninya.
“Dari situ lah kita belajar pentingnya pembatasan masa jabatan presiden dua periode,” lanjutnya.
Hasto menyebut meskipun PDIP menyadari konstitusi Republik Indonesia belum sempurna, tetapi skala prioritasnya adalah lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
“Ketika kita sudah mencapai kejayaan, pendidikan kita bisa melampaui Singapura atau Malaysia, di situ lah kita berbicara kembali,” terangnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya punya sikap yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menolak perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.
Hasto justru melihat ada orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak memahami kehendak Jokowi.
“Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden,” pungkasnya. (*)
