PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggaran APBD Kaltim di 2020 mendatang, diperkirakan menurun dan tak sebesar APBD Kaltim di 2020.
Hal ini membuat beberapa OPD dipastikan akan mengencangkan ikat pinggang menyesuaikan dengan budget anggaran pemerintah yang menurun.
Meski menurun, pihak dewan tepatnya Komisi IV DPRD Kaltim, tetap inginkan agar anggaran Pendidikan tetaplah sama, yakni 20 persen.
Hal ini pun disampaikan oleh Salehuddin selaku sekretaris Komisi IV. Pihaknya ingin memastikan hal itu dilakukan oleh pihak eksekutif.
Disebutkan oleh Salehuddin bahwa pihaknya ingin mengetahui terkait penyusunan anggaran program kegiatan 2021.
Sebab untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan harus memenuhi kuota anggaran mininal sebesar 20 persen berdasarkan tuntutan undang-undang yang berlaku.
“Namun yang pasti, akan mengikuti besaran dana pendapatan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan mengalami penurunan,” ungkap Salehuddin.
Sementara itu, Anwar Sanusi selaku kepala Disdikbud Kaltim menyebutkan bahwa selama belum ada ketok palu untuk Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka anggaran untuk Disdikbud Kaltim pun belum ada.
Disebutkan Anwar, pihaknya pun masih menunggu. Seandainya sudah angka tetap, barulah segera disusun untuk penggunaan anggarannya.
“Logikanya kan 20 persen untuk pendidikan. Sekarang dananya berapa? Saya dengar, provinsi ada sekitar Rp 8, sekian triliun. Kalau begitu misalnya 20 persen, paling tidak ya sama dengan tahun lalu lah. Tapi kami juga memahami sekarang dalam masa kesulitan dan anggarannya juga jatuh,” kata Anwar. (advertorial)
