PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda menyarankan Pemkot agar menyiapkan tempat yang tepat kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebelum melakukan penertiban.
Hal itu dilakukan, agar para PKL tidak merasa dirugikan ketika lapaknya ditertibkan.
“Ketika melakukan penertiban, harusnya sudah menyiapkan tempat yang representatif. Sebab mereka mencari nafkah, mencari rezeki yang halal,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Ia mengimbau pemerintah untuk tidak asal-asalan dalam melakukan penertiban PKL.
Pasalnya, ketika para PKL dihentikan berjualan dan menganggur, hal itu dapat memacu tindakan kriminal karena desakan ekonomi.
“Ketika mereka dihentikan berjualan dan menganggur itu bisa memacu tindakan kriminal karena desakan ekonomi, masalah anak mau sekolah atau istri minta beli beras. Akhirnya kepala keluarga terjepit akhirnya terpikirkan bisa jadi nekat,” imbuhnya.
Menurutnya, PKL juga berhak mendapatkan solusi agar dapat mendapatkan haknya sebagai masyarakat.
Meski demikian, politisi PKS ini mengimbau para PKL harus tetap mentaati aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda melakukan penertiban PKL di kawasan Tepian Mahakam, Jalan Gajah Mada Selasa pada 4 April 2023 lalu.
Samri mengatakan jika pemerintah benar-benar melarang aktivitas PKL, maka seharusnya dapat memberikan solusi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Kalau solusi tak diberikan, tempat tidak disediakan dan main usir begitu saja, tentu terjadi perlawanan akhirnya jadi tidak kondusif. Seharusnya ketika buat kebijakan harusnya memikirkan solusi,” pungkasnya. (advertorial)
