Isu Pemotongan APBD Kaltim hingga 20 Persen, Makmur HAPK: Tak Ada yang Dipotong

oleh -
oleh
Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA –  Senin (14/10/2019), beredar kabar adanya pemotongan APBD Kaltim hingga 20 persen oleh pemerintah pusat.

Pemotongan itu, berdasarkan kabar yang beredar, diakibatkan timbulnya sanksi dari pemerintah pusat, karena eksekutif di Kaltim tidak mengaktifkan Sekda Kaltim yang dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, yakni Abdullah Sani.

Kabar pemotongan itu muncul di grup WhatsApp pada hari ini.

Adanya kabar tersebut juga dijawab oleh eksekutif dan legislatif saat dikonfirmasi di hari yang sama.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK menampik adanya informasi itu.

“Gak ada yang dipotong, tetap aja, mungkin persoalan yang lain,” ujar Makmur HAPK.

 

Hal yang sama, bantahan, juga disampaikan M. Sabani, Plt Sekprov Kaltim, dikonfirmasi di hari yang sama.

BERITA LAINNYA :  Perda Pemberdayaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kembali Disosialisasikan DPRD Kaltim

“Oh tidak ada,” jawab M. Sabani melalui sambungan telepon.

Dikonfirmasi ulang dirinya sampaikan angka APBD Kaltim masih tetap sama sesuai dengan ajuan terakhir ke Kemendagri.

“Masih tetap sama. Aman saja,” katanya. (advertorial)