PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat penurunan angka stunting hingga 17,13 persen pada 2025.
Capaian ini melampaui target nasional sebesar 18 persen.
Meski begitu, pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak boleh berhenti dan harus terus diperkuat melalui kerja nyata di lapangan.
Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Saefuddin Zuhri, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Aksi Bangda dan Gerakan Intervensi Stunting Serentak di Aula Sekretariat TP PKK Samarinda, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak boleh hanya menjadi kebanggaan administratif, tetapi harus diikuti dengan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau stunting ini tidak kita turunkan, berarti kita semua belum berhasil. Ini bukan hanya kepala daerah, tapi seluruhnya,” tegas Saefuddin.
Jangan Terjebak Seremonial
Saefuddin mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial tanpa implementasi yang jelas.
Ia menilai program penanganan stunting membutuhkan komitmen kuat dan kerja konkret hingga ke tingkat bawah.
“Program ini tidak akan jalan kalau hanya seremonial. Di atas rapat, di bawahnya koler—malas, tidak bergerak. Nah ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antarinstansi.
Menurutnya, setiap kendala yang muncul di lapangan harus segera disampaikan agar bisa ditangani secara cepat dan tepat.
“Kalau ada masalah, jangan dipendam. Sampaikan. Saya siap turun 24 jam. Kita ini ingin benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Tren Menurun, Tapi Sempat Berfluktuasi
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan bahwa tren stunting di Samarinda mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meski sempat berfluktuasi.
Pada 2020 angka stunting tercatat sebesar 24,7 persen, kemudian turun menjadi 21,6 persen pada 2021.
Namun, angka tersebut sempat meningkat menjadi 25,3 persen pada 2022 sebelum kembali menurun menjadi 24,4 persen pada 2023, 20,3 persen pada 2024, dan akhirnya mencapai 17,13 persen pada 2025.
Saefuddin menilai tren ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa upaya penanganan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kalau kita jalankan bersama, Insya Allah penurunannya bisa lebih cepat lagi,” tambahnya.
Partisipasi Posyandu Masih Rendah
Sementara itu, Ketua TP PKK Samarinda yang juga Wakil Ketua II TPPS, Rinda Wahyuni Andi Harun, menyoroti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu.
Ia menyebut tingkat kehadiran warga saat ini baru mencapai sekitar 28 persen.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan serius karena Posyandu merupakan pintu awal dalam pembentukan generasi sehat.
“Kita ini sudah bagus di angka stunting, tapi kehadiran Posyandu justru rendah. Padahal dari situlah awal pembentukan generasi sehat,” ujarnya.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, TP PKK Samarinda berencana mengaktifkan kembali program Posyandu Bayangan, terutama di wilayah dengan tingkat kehadiran rendah.
Program ini sebelumnya terbukti mampu meningkatkan partisipasi warga secara signifikan.
“Ini harus kita gerakkan bersama, bukan hanya bulan ini, tapi berkelanjutan sampai akhir tahun. Camat, lurah, sampai RT harus bergerak,” tegasnya.
Penguatan Data dan Intervensi Terintegrasi
Selain meningkatkan partisipasi, pemerintah juga fokus memperbaiki akurasi data sasaran.
Data yang valid dinilai penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, penanganan stunting di Samarinda dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pendataan ibu hamil dan balita, pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan fasilitas kesehatan, hingga edukasi gizi dan pola asuh.
Pemerintah juga menitikberatkan intervensi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yang merupakan fase krusial dalam menentukan tumbuh kembang anak.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari DPRD Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyebut masih ada beberapa kecamatan yang capaian programnya belum optimal.
Meski demikian, ia optimistis target penurunan stunting dapat tercapai pada tahun ini melalui penguatan program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
“Memang masih ada beberapa kecamatan yang belum sesuai target, tapi secara keseluruhan Insya Allah bisa tercapai tahun ini,” ujarnya.
Riska menambahkan, pengawasan program akan diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TP PKK dan Dasawisma.
“Mulai besok kita turun serentak membuka Posyandu, pengawasannya langsung dari camat. Camat menggerakkan kelurahan, kelurahan ke RT,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga memberikan dukungan melalui program Pokok Pikiran (Pokir), seperti pembangunan tiga Posyandu serta pengadaan alat ukur dan alat timbang di 59 kelurahan.
“Harapannya tentu stunting di Samarinda bisa benar-benar habis,” tegasnya.
Dengan capaian yang ada, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat. (*)
