PUBLIKKALTIM.COM – Penanganan banjir di Samarinda kini tidak hanya fokus pada proyek teknis, tetapi juga menggabungkan strategi jangka pendek, perencanaan jangka panjang, dan pendekatan sosial.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat melakukan peninjauan lapangan di kawasan Perumahan Bengkuring dan sekitarnya, Kamis (3/7).
Dalam kunjungan tersebut, Andi Harun mengidentifikasi beberapa titik krusial yang menjadi penyebab genangan, termasuk bangunan yang berdiri di atas saluran air serta keberadaan kolam eks tambang tanpa pengamanan.
Ia menyebutkan adanya void atau lubang bekas tambang yang diduga menjadi sumber luberan air saat hujan deras.
“Kami sudah identifikasi satu void eks tambang yang bisa jadi sumber luberan air saat hujan deras. Diduga milik warga dan akan kami pastikan legalitasnya melalui pengecekan koordinat oleh BPBD,” ujarnya.
Salah satu titik perhatian utama adalah kawasan SMK Medika, di mana sebuah bangunan hall berdiri tepat di atas saluran air tanpa adanya bukaan kontrol yang memadai.
Andi Harun pun memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk segera membuat mainhall di halaman sekolah agar dapat mengatur aliran air dengan lebih baik.
“Intervensi yang praktis tapi berdampak ini sangat penting untuk mengurangi risiko banjir,” tambahnya.
Selain persoalan teknis, Andi Harun juga menyoroti masalah sosial terkait hambatan saluran air yang disebabkan oleh rumah dan pagar warga.
Ia menegaskan akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan pembongkaran.
“Kalau bangunan itu di atas tanah milik warga, kita minta izin untuk bongkar dan bangun ulang. Tapi kalau berada di fasilitas umum, maka pembongkaran akan dilakukan demi kepentingan bersama,” jelas Andi Harun.
Di kawasan Gereja, yang dilaporkan mengalami banjir cukup parah, Andi Harun mengamati langsung bekas genangan air yang cukup tinggi.
Ia menyebut kondisi geografis menjadi salah satu faktor penyebabnya.
Untuk mengurangi beban air, Pemkot Samarinda berencana menambah drainase sepanjang 200 meter ditambah ekstra 50 meter.
Meskipun begitu, Andi Harun tidak menjanjikan banjir akan hilang secara instan.
“Kemungkinan genangan masih ada, tetapi kita prediksi akan jauh berkurang. Target finalnya pada 2026,” kata Andi Harun.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota, melainkan perlu dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi hingga pusat.
Untuk kawasan Sungai Karamumus dan sekitarnya, estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 900 miliar.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan dalam satu tahun anggaran. Penanganan banjir harus menjadi upaya kolektif antara warga, perangkat daerah, dan instansi teknis,” pungkasnya. (*)
