Bekerja Baik Saat Jabat Menteri Jadi Alasan MA Sunat Vonis Edhy Prabowo

oleh -
Edhy Prabowo/tirto.id

PUBLIKKALTIM.COM – Edhy Prabowo disunat masa vonisnya 5 tahun penjara atau lebih ringan dari putusan sebelumnya 9 tahun penjara.

Alasan Mahkamah Agung (MA) menghukum Edhy dengan 5 tahun penjara karena Edhy Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut majelis hakim kasasi, kinerja baik diperlihatkan Edhy saat menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau yang dikenal benur.

Aturan itu secara lengkap tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Bahwa putusan JF PT yang mengubah putusan JF PN kurang mempertimbangkan keadaan meringankan terdakwa (Edhy Prabowo) sehingga perlu diperbaiki dengan alasan pada faktanya bahwa terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik,” kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada wartawan, Rabu (9/3).

BERITA LAINNYA :  Wanita Ini Terlanjur Pamer Pakai Baju Bhayangkari, Ternyata Pacarnya Cuma Polisi Gadungan

Permen 12/2020 itu menghapus Permen 56/2016 berisi larangan ekspor benur yang diterbitkan Menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti.

Menurut majelis hakim kasasi, Edhy telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan.

“Dalam hal ini terdakwa mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster di Indonesia sangat besar,” ujar Andi dikutip dari cnnindonesia.com. (*)