PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah pusat berencana akan menghapus tenaga honorer pada pada akhir 2024 mendatang.
Wacana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, tak terkecuali Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein.
Sani Bin Husein dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut.
Pasalnya, jika tenaga honorer dihapuskan, mereka akan menjadi pengangguran terbuka.
“Kalau honorer dihapuskan karena mereka akan menjadi pengangguran terbuka,” ujar Sani.
Ia pun akan berusaha untuk meminta Pemkot Samarinda mengangkat semua tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Perlu ada jaminan bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Pasalnya banyak sekali ribuan perut yang bergantung kepada honorer kita, bahkan jutaan,” tuturnya.
Legislator PKS itu menekankan, agar pemerintah pusat dapat menambah kuota penerimaan PPPK sebagai wujud penghargaan kepada tenaga honorer.
“Kasihan mereka karena sudah membantu kita sekian lama tapi kita tidak menghargai. Kalau bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah,” pungkasnya. (Adv)
