PUBLIKKALTIM.COM – Gerakan Pemuda (GP) Ansor memulai langkah besar untuk membedah konstruksi hukum di balik tata kelola kuota haji tambahan. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor, organisasi ini secara resmi meninjau kembali kebijakan haji Gus Yaqut yang kini menjadi fokus penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Umum GP Ansor, H. M. Fajri Al Farobi, menyatakan bahwa publik perlu memahami landasan regulasi yang melatarbelakangi setiap keputusan mantan Menteri Agama tersebut.
Ansor menilai bahwa perdebatan mengenai kuota haji harus kembali pada koridor hukum yang berlaku. Selain itu, mereka ingin memastikan bahwa diskresi pejabat negara tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran pidana tanpa bukti yang kuat. Fajri menegaskan bahwa kebijakan haji Gus Yaqut merupakan respons cepat terhadap dinamika diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi. Oleh karena itu, LBH Ansor siap memaparkan fakta-fakta hukum guna menjernihkan opini publik yang mulai liar.
Landasan Regulasi di Balik Kebijakan Haji Gus Yaqut
Dalam setiap kesempatan diskusi publik, LBH Ansor selalu menekankan pentingnya membaca Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 secara utuh. Fajri menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kuota tambahan demi kemaslahatan jemaah. Selanjutnya, kebijakan haji Gus Yaqut juga bersandar pada nota kesepahaman internasional yang sah. Jadi, setiap langkah administratif memiliki payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di depan penyidik.
“Kami sedang menyiapkan bedah buku putih untuk mengurai aturan teknis haji. Langkah ini bertujuan agar semua pihak melihat bahwa kebijakan haji Gus Yaqut memiliki dasar yang kuat,” ujar Fajri pada Jumat (23/1/2026). Selain itu, ia menambahkan bahwa diskresi menteri muncul untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Tanpa adanya keberanian mengambil keputusan, kuota tambahan dari Arab Saudi justru terancam sia-sia dan tidak terserap secara maksimal.
Namun, KPK saat ini sedang mendalami apakah prosedur pembagian kuota tersebut sudah sesuai dengan tata kelola keuangan negara. Menanggapi hal itu, LBH Ansor menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum secara kooperatif. Mereka percaya bahwa transparansi data akan membuktikan bahwa tidak ada unsur niat jahat (mens rea) dalam kebijakan tersebut. Akibatnya, status hukum yang saat ini berjalan diharapkan dapat segera menemui titik terang melalui pembuktian yang adil.
Fokus pada Keselamatan Jiwa dan Kualitas Layanan Jemaah
Salah satu aspek yang sering terlupakan dalam perdebatan hukum ini adalah faktor kemanusiaan. Fajri memaparkan bahwa kebijakan haji Gus Yaqut selalu memprioritaskan prinsip keselamatan jiwa atau hifdun nafs. Pada musim haji 2024, kepadatan jemaah menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, pembagian kuota tambahan menjadi instrumen penting untuk mengurai kepadatan di titik-titik rahasia prosesi haji.
Sebagai hasilnya, tingkat kepuasan jemaah pada tahun 2024 meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Para jemaah lansia mendapatkan kemudahan akses transportasi dan akomodasi berkat pengaturan kuota yang lebih fleksibel. Maka dari itu, Ansor menyayangkan jika keberhasilan layanan tersebut justru dipandang sebagai sebuah penyimpangan. Padahal, tujuan akhir dari setiap kebijakan publik adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
“Gus Yaqut tidak mengambil keputusan di ruang hampa. Beliau melihat kondisi riil jemaah di tanah suci yang memerlukan penanganan khusus,” lanjut Fajri. Selain itu, ia mengajak para pengamat hukum untuk melihat efektivitas kebijakan ini secara objektif. Meskipun ada perbedaan tafsir prosedur, namun output kebijakan ini terbukti berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan meningkatkan kenyamanan ibadah. Dengan demikian, aspek manfaat harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai sebuah kebijakan negara.
Mendorong Profesionalisme KPK dan Transparansi Auditor
GP Ansor juga secara konsisten mendorong agar KPK bekerja berdasarkan fakta materiil yang nyata. Fajri menekankan bahwa sebuah tindak pidana korupsi harus memiliki bukti kerugian negara yang sudah terverifikasi oleh auditor resmi. Namun, hingga detik ini, angka kerugian negara dalam kebijakan haji Gus Yaqut belum pernah dipublikasikan secara mendetail oleh BPK. Oleh karena itu, Ansor meminta agar proses hukum tidak didasarkan pada asumsi atau tekanan politik dari pihak tertentu.
“Kami mendukung penuh pemberantasan korupsi, tetapi hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan framing,” tegas Fajri, founder Atas Bawah Institute. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa LBH Ansor akan terus memantau setiap perkembangan harian di gedung KPK. Mereka ingin memastikan bahwa setiap saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Sebagai hasilnya, konstruksi perkara yang sebenarnya dapat segera terungkap kepada masyarakat luas tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Meskipun Gus Yaqut sudah berstatus tersangka, GP Ansor tetap mengimbau para kader untuk tetap tenang dan tertib. Mereka mempercayai sistem peradilan Indonesia akan memberikan ruang bagi pembelaan yang proporsional. Namun, Ansor tidak akan tinggal diam jika mencium adanya indikasi kriminalisasi terhadap kebijakan yang murni demi kepentingan umat. Koordinasi antara LBH Ansor di seluruh provinsi pun kini semakin intensif guna menyiapkan bukti-bukti tambahan yang diperlukan.
Komitmen LBH Ansor Menjaga Marwah Kepemimpinan
Sebagai penutup, Fajri menegaskan bahwa pembelaan terhadap kebijakan haji Gus Yaqut adalah bagian dari menjaga marwah organisasi. GP Ansor akan mengawal kasus ini hingga tahap persidangan berakhir dan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Mereka yakin bahwa kejujuran Gus Yaqut dalam melayani tamu Allah akan menjadi pembela terbaik di hadapan hukum manusia maupun hukum Tuhan. Akhirnya, pengawalan ini diharapkan dapat menjaga semangat inovasi pejabat publik agar tidak takut mengambil diskresi demi kebaikan rakyat.
“Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri melalui proses yang jujur. Kami berdiri tegak untuk memastikan hal itu terjadi,” pungkas Fajri menutup pembicaraan. Selain itu, ia meminta doa restu dari seluruh masyarakat agar masalah ini segera tuntas tanpa menimbulkan kegaduhan sosial. Dengan semangat solidaritas, GP Ansor optimis bahwa integritas kepemimpinan Gus Yaqut akan terbukti bersih dari segala tuduhan yang ada saat ini.
(Redaksi)
